ROK (RISK OVERHEAD KEUNTUNGAN)


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

ROKPenjelasan gambar tersebut diuraikan di bawah ini, yaitu :
1. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan Barang/ Jasa Pemerintah.
2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengadaan barang/jasa tersebut sehingga pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk mengatur proses pengadaan ini maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres 54/2010 yang dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait.
5. Secara garis besar, Perpres 54/2010 mengatur :
A. Bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan (BAB VI Perpres 54/2010) yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa  dan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara :
>> Melalui Swakelola , yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaanya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

>> Melalui Penyedia Barang/Jasa , yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dijelaskan secara rinci pada Lampiran II Perpres 54/2010 untuk pengadaan barang, pada Lampiran III untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, Lampiran IVa dan IVb untuk pengadaan jasa konsultansi dan Lampiran V untuk pengadaan jasa lainnya. Secara umum prosesnya dapat dilihat pada gambar  di bawah ini dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut :
a. Barang,

yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Contoh : bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, mahluk hidup.

rok1b. Pekerjaan Konstruksi,

yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
Contoh : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal); reboisasi dan sejenisnya.
c. Jasa Konsultansi,

yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Contoh : jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.
d. Jasa Lainnya,

yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Contoh : jasa boga (catering service); jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa penyedia tenaga kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan; jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan; jasa percetakan dan penjilidan; jasa pemeliharaan/perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; jasa penjahitan/konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan; jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; jasa penyelenggaraan acara (event organizer); jasa pengamanan; jasa layanan internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset. Jenis barang/jasa beserta karakteristiknya akan menentukan sistem pengadaan, metode kualifikasi, jadwal pengadaan, dokumen pengadaan, HPS dan jaminan lelang yang akan digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Karakteristik barang yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan :
a. Nilai/harga barang/jasa
b. Apakah untuk kebutuhan darurat atau bukan,
c. Kompleks tidaknya teknologi barang/jasa yang akan diadakan
d. Apakah merupakan kebutuhan rutin atau bukan bagi K/L/D/I yang bersangkutan
e. Apakah barang/jasa yang mempunyai hak paten
f. Apakah barang/jasa hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri
g. Lain-lainnya sesuai yang diatur dalam Perpres 54/2010.

Berdasarkan jenis dan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan, selanjutnya mengidentifikasikan penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan mampu untuk menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Pengelompokan penyedia sesuai Perpres 54/2010 adalah sebagai berikut :
a. Berbentuk badan usaha
b. Berbentuk orang perseorangan
c. Usaha mikro
d. Usaha kecil
e. Koperasi kecil
f. Perusahaan asing
g. Tenaga ahli asing

Selanjutnya adalah proses memilih penyedia. Untuk memilih salah satu dari beberapa penyedia barang/ jasa yang ada, maka yang harus dilakukan sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia, terlebih dahulu perlu dilakukan langkah persiapan yang meliputi:
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia
b. Menetapkan sistem pengadaan yang meliputi :
• Menetapkan metode pemilihan penyedia, yaitu memilih salah satu dari beberapa metode pemilihan berikut :
> Apakah dengan pelelangan untuk memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
> Apakah dengan seleksi untuk memilih penyedia jasa konsultansi
> Apakah dengan pemilihan langsung
> Apakah dengan pengadaan langsung
> Apakah dengan penunjukan langsung
> Apakah dengan kontes/sayembara
• Menetapkan metode penyampaian dokumen, yaitu memilih salah satu dari metode penyampaian dokumen berikut :
> Satu sampul
> Dua sampul
> Dua tahap
• Menetapkan metode evaluasi penawaran, yaitu memilih salah satu dari metode evaluasi penawaran berikut :
> Sistem gugur
> Sistem nilai
> Sistem nilai berdasarkan umur ekonomis

Menetapkan sistem kualifikasi, yaitu memilih salah satu dari metode kualifikasi berikut :
> Prakualifikasi
> Pascakualifikasi
Menyusun jadwal pemilihan penyedia
Menyusun dokumen pengadaan
Menetapkan HPS
Menetapkan kebutuhan jaminan penawaran.

HPS (Harga Perhitungan Sendiri)

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikan dalam bentuk gambar yang dapat dilihat pada Gambar  berikut ini.

rok2Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/ jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Pada bagian penjelasan pasal 5 atas Perpres 54 tahun 2010 telah dijelaskan maksud masing-masing tujuh prinsip tersebut. Uraian di bawah dimaksudkan untuk lebih memperjelas hal tersebut, yaitu :
1. Efisien.
Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.
2. Efektif.
Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh Barang/Jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.
3. Transparan.
Bagaimana proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dapat diketahui
secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, sepsifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

4. Terbuka.
Berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.
5. Bersaing.
Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.
6. Adil/tidak diskriminatif.
Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/ Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.
7. Akuntabel.
Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

Dalam Perhitungan HPS itu sendiri sudah memperhitungkan Biaya Resiko, Overhead dan Keuntungan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Nah Jika masih ada yang berpikir bahwa penyedia barang dan jasa memiliki keuntungan yang tinggi maka orang tersebut tidak mengerti tentang peraturan ini. Biaya Resiko Overhead dan Keuntungan sudah ditetapkan dalam HPS. Hati-hati dalam mengelola pembangunan. Wujudkan pembangunan yang berkualitas dan kesejahteraan karyawan / pekerja didalamnya dapat terwujud di Indonesia

Salam

Dari berbagai sumber.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s